PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT URGENSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PERLINDUNGAN HAK WARGA DESA DI KECAMATAN WATUBANGGA
Abstract
Tujuan pelaksanaan kegiatan dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya dokumen kependudukan, yang berakibat pada keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Data menunjukkan bahwa ketidaklengkapan dokumen kependudukan menjadi faktor utama terjadinya exclusion error dalam program bantuan sosial, sehingga banyak keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak terdaftar. Kegiatan ini juga didasari kenyataan bahwa ketiadaan dokumen kependudukan mengakibatkan konsekuensi yuridis signifikan seperti ketidakjelasan status hukum, hambatan akses keadilan, kerentanan terhadap diskriminasi, dan keterbatasan dalam melakukan transaksi serta perbuatan hukum. Kontribusi kegiatan terwujud dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang fungsi strategis administrasi kependudukan, kewajiban melakukan pencatatan peristiwa penting, serta prosedur yang harus diikuti. Program ini tidak hanya berhenti pada edukasi, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi permasalahan administrasi kependudukan yang sering dihadapi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat desa yang tertib administrasi, sadar hukum, dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Lebih jauh, program ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sistem administrasi kependudukan sebagai instrumen penegakan hak konstitusional yang memungkinkan warga untuk memperoleh legitimasi hukum atas identitas, properti, dan akses terhadap layanan publik.
Downloads
References
Atikasari, H., & Karsinah, K. (2022). Urgensi gerakan Indonesia sadar administrasi (GISA) guna mewujudkan birokrasi ideal. Jurnal Bina Desa, 4(1), 149-156.
Cindy, C., & Trimurni, F. (2024). Implementasi program siap akta kelahiran dan kartu identitas anak (Program Si Adik) pada tingkat sekolah dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(1), 87-101.
Hanyfa, M. R., & Rustianingsih, E. (2024). Collaborative governance dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon. Journal Publicuho, 7(3), 1471-1488.
Hidayah, D. D. (2020). Kualitas pelayanan publik (studi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya). Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 28-34.
Ibad, S. (2021). Hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 55-72.
Junaedy, I. K. D., & Suargita, I. N. (2024). Sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan dan jaminan sosial bagi masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar. Jurnal Abdimas Indonesia, 4(3), 1240-1248.
Maharani, A., & Lubis, S. (2023). Kebijakan walikota Medan dalam penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai alat pelayanan kesehatan. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 315-320.
Maruapey, M. H. (2019). Urgensi tata kelola inovasi perekaman data dan dokumen kependudukan. Jurnal Governansi, 5(1), 54-69.
Prasetyawati, S. E., Ramasari, R. D., & Evandra, A. P. (2025). Pertimbangan hakim terhadap perubahan data diri pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 176/Pdt. P/2024/PN TJK). Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 8(1), 599-608.
Savana, A. N., & Qomariyah, S. (2024). Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Manabia: Journal of Constitutional Law, 4(02), 239-256.
Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cet. V). Raja Grafindo Persada.
Wati, S. (2022). Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh [Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry].
Wismayanti, K. W. D. (2022). BAB 3 paradigma dalam studi ilmu administrasi negara. Teori Administrasi, 31.
Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan di Indonesia.

